NewsIndonesia – Dalam rangka pengarahan dan penguatan terkait Reformasi Birokrasi oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Pengamanan dan Intelijen (Krismono), Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan (Rindra Wardhana) beserta pejabat struktural mengikuti kegiatan tersebut, bertempat di Aula Utama Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Jumat (02/02/2024).
Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM menyampaikan, reformasi birokrasi bukan sekadar respons terhadap permasalahan tata kelola pemerintahan, melainkan suatu langkah berorientasi pada dampak positif yang dihasilkan. Pentingnya konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaan reformasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM juga mencatat bahwa jumlah satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yaitu 31 satker predikat WBK dan 1 satker predikat WBBM dari total keseluruhan 76 satuan kerja. Namun, ia menekankan bahwa predikat tersebut bukan tujuan akhir, melainkan tentang bagaimana memberikan pelayanan yang ada kepastian, cepat, mudah, murah, dan transparan kepada masyarakat melalui digitalisasi layanan dan inovasi terus-menerus.
Diakhir kesempatan, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan kepada seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap agar terus memberikan langkah-langkah konkret dalam reformasi birokrasi sehingga memberikan perubahan positif dalam pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
“Kuncinya reformasi adalah berikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat. Biasakan mensosialisasikan dan mengimplementasikan dengan betul betul konsisten menjalankan peraturan yang ada,”tutup Krismono.
- Lapas Narkotika Nusakambangan
0 Komentar