Search

Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Hadiri Rakornas BAZNAS 2024 di IKN

NewsIndonesia - Kementerian Hukum dan HAM menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2024 yang diselenggarakan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menugaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi kegiatan Rakornas BAZNAS se-Indonesia pada 25 September 2024.

Rakornas tersebut dihadiri Pimpinan dan Amil BAZNAS dari seluruh Indonesia yang rencananya akan berlangsung pada 25-27 September 2024. Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA. menyampaikan dalam laporannya bahwa Rakornas ini bertujuan untuk melakukan penguatan tata kelola zakat nasional agar pengelolaan zakat dapat berjalan maksimal dan terintegrasi. Tema Rakornas BAZNAS 2024 ini adalah "Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita".

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia sejak dimulainya Gerakan Cinta Zakat pada tahun 2002. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia mencapai sekitar 30% per tahun. "Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar, dan saya mengapresiasi serta sangat menghargai kerja keras seluruh jajaran di BAZNAS yang berhasil menjaga tren positif ini," ujar Presiden.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai 236 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. "Oleh karena itu, saya berharap BAZNAS terus melakukan terobosan, terutama dalam hal edukasi kepada masyarakat. Ini penting agar kepercayaan masyarakat meningkat dan tercipta tata kelola yang baik serta profesional. Jika masyarakat percaya, maka zakat, infaq, dan sedekah akan disalurkan dengan lebih efektif melalui BAZNAS," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun per tahun. "Ini adalah jumlah yang sangat besar. Berdasarkan survei internasional, Indonesia saat ini menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Ini pencapaian yang luar biasa, Alhamdulillah," tambahnya.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang profesional dan transparan. "Dengan sistem yang mudah diakses dan menjangkau lebih banyak mustahik dan muzakki, serta budaya kerja yang inovatif dan responsif, kita bisa terus memperbaiki penyaluran zakat," jelasnya.

Selain itu, Presiden menitipkan pesan agar program-program zakat terus dikembangkan untuk memperkuat ekonomi umat, terutama usaha mikro, kecil, serta pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. "Dengan demikian, manfaat zakat akan semakin terasa di masyarakat, membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," tutup Presiden Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Gun Gun Gunawan, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap program-program BAZNAS yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dan lembaga zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.

"Kami di Kanwil Kemenkumham Kaltim siap mendukung penuh berbagai inisiatif BAZNAS dalam memperluas penyaluran zakat, terutama dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat dan mengurangi ketimpangan sosial," ujar Gun Gun Gunawan. 

Ia juga menambahkan bahwa dukungan ini sejalan dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan komitmen pemerintah untuk terus melayani masyarakat.

Gun Gun Gunawan berharap kolaborasi antara BAZNAS dan Kementerian Hukum dan HAM dapat mempercepat tercapainya program-program yang bermanfaat bagi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, serta pelaku usaha mikro dan kecil. "Dengan tata kelola yang profesional dan transparan, kami yakin BAZNAS dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan sosial," tutupnya.

- Kanwil Kemenkumham Kaltim 

0 Komentar