NETRALITAS DAN PROFESIONALITAS ASN DALAM APEL PAGI BERSAMA BIDANG KUMHAMIMIPAS
Nusakambangan, Info_Pas – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas ASN dalam apel pagi yang digelar secara virtual dan diikuti jajaran Lapas Kelas I Batu, Senin (15/09)
Kesempatan tersebut Wamenko menyoroti beberapa waktu lalu pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025, Ibu Kota Jakarta juga kota-kota lainnya menjadi pusat perhatian nasional dan bahkan internasional dengan berlangsungnya aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia hidup dan dinamis. Aspirasi publik tersalurkan melalui mekanisme yang sah, namun di sisi lain, peristiwa tersebut juga mengingatkan kita bahwa stabilitas dan ketertiban umum adalah hal yang
sangat penting untuk dijaga.
Dalam amanatnya, Wamenko menyoroti peran ASN pasca aksi unjuk rasa nasional bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” yang berlangsung akhir Agustus lalu. Menurutnya, dinamika demokrasi harus disikapi dengan menjaga stabilitas, kedisiplinan, dan netralitas ASN.
“Netralitas bukan sekadar aturan hukum, tapi prinsip moral birokrasi. ASN harus netral dalam sikap, pelayanan, dan pengambilan keputusan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan ASN agar cerdas dalam bermedia sosial, tidak terjebak dalam provokasi politik, serta tetap menjaga etika komunikasi publik.
Selain itu, Wamenko mendorong sinergi lintas instansi untuk menghadapi tantangan birokrasi yang kian kompleks, serta menegaskan bahwa ASN adalah perekat bangsa yang wajib menjadi teladan di tengah perbedaan pandangan politik dan sosial.
“Dengan netral, kita menjaga kredibilitas birokrasi dan kepercayaan publik. ASN harus hadir sebagai penyejuk, bukan pemicu perpecahan,” pungkasnya.
Apel pagi ini diikuti secara virtual dari Aula Wismasari oleh Kepala, pejabat struktural, staf, serta CPNS Lapas Batu Nusakambangan.
Momentum apel bersama menjadi sarana untuk meneguhkan kembali komitmen sebagai ASN. Netralitas bukan beban, melainkan kehormatan. Dengan netral, menjaga kredibilitas birokrasi. Dengan netral, melindungi demokrasi. Dengan netral, memastikan bahwa hukum ditegakkan, HAM dihormati, serta layanan imigrasi dan pemasyarakatan berjalan adil dan profesional.
