NewsIndonesia – Program “Fokus Kita” RRI Palu menjadi salah satu sarana strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat Sulawesi Tengah. Dalam edisi terbarunya, dialog tersebut menghadirkan perwakilan Kemenkum Sulteng, Lurah Labiabae Ampana Kota, dan Ketua Posbakumadin Tojo Una-Una untuk membahas urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa.
Penyuluh Hukum Ahli Muda Kemenkum Sulteng, I Nyoman Sukamayasa, mengungkapkan bahwa keberadaan Posbankum bukan hanya memperluas layanan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka. “Melalui dialog publik seperti ini, kami ingin masyarakat melihat hukum bukan sebagai hal yang menakutkan, tetapi sebagai pelindung kehidupan mereka,” jelasnya.
Nyoman juga menyoroti perlunya pelatihan paralegal di tingkat lokal agar desa memiliki tenaga pendamping hukum yang tangguh. Ia menegaskan, Kemenkum Sulteng tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk membentuk Posbankum Desa dan memperkuat Kampung Sadar Hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengapresiasi inisiatif edukatif RRI Palu yang membantu memperkuat pemahaman publik mengenai sistem bantuan hukum nasional. “Keterlibatan media publik seperti RRI sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dialog interaktif ini sekaligus menjadi momentum untuk mempertegas posisi Kemenkum Sulteng sebagai fasilitator utama dalam membangun budaya hukum inklusif di daerah.
