Harmonisasi Rancangan RKPD Kabupaten Toli-Toli 2027
Newsindonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas melalui fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Toli-Toli tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang dilaksanakan di Ruang Garuda, Kanwil Kemenkum Sulteng, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Toli-Toli serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan daerah selama satu tahun ke depan sehingga perlu didukung oleh regulasi yang harmonis, tepat, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“RKPD menjadi landasan berbagai program pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus memiliki dasar hukum yang kuat agar setiap kebijakan yang direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy juga menekankan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih norma maupun ketidaksesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi.
“Melalui harmonisasi, kita ingin memastikan produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan penelaahan terhadap substansi rancangan, kesesuaian dasar hukum, serta teknik penyusunan peraturan guna memastikan regulasi yang dibentuk memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Melalui fasilitasi harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan mampu mendukung keberhasilan agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.
