Kanwil Kemenkum Sulteng Perkuat Posbankum Melalui Kolaborasi Dengan Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan
Newsindonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Upaya tersebut diwujudkan dengan membangun sinergi bersama perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, advokat, paralegal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, saat menerima kunjungan mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Universitas Tadulako di Aula Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa Posbankum harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di desa-desa dan wilayah terpencil.
"Kami ingin memastikan hukum benar-benar hadir untuk seluruh masyarakat. Karena itu, penguatan Posbankum terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan mahasiswa, advokat, paralegal, akademisi, dan organisasi bantuan hukum agar pelayanan hukum dapat menjangkau hingga ke pelosok Sulawesi Tengah," ujar Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy.
Menurutnya, keberadaan Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi pusat edukasi hukum, pendampingan masyarakat, serta sarana memperkuat kesadaran hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, juga menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Dengan bekal akademik yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan edukasi hukum sekaligus mendukung penguatan layanan Posbankum.
Selain mahasiswa, kolaborasi bersama advokat, paralegal, akademisi, dan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan konsultasi, pendampingan, mediasi, serta bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program penguatan Posbankum sejalan dengan arah kebijakan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam memperluas akses terhadap keadilan melalui pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat.
Melalui sinergi yang terus dibangun, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis Posbankum akan semakin berperan sebagai ujung tombak pelayanan hukum di daerah. Dengan demikian, masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat memperoleh akses terhadap informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara lebih mudah, cepat, dan berkeadilan.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun ekosistem pelayanan hukum yang inklusif, sehingga kehadiran negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.
