Rakhmat Renaldy Perkuat Komitmen Program Pasti Ada Solusi Nasional
Newsindonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian melalui pelaksanaan Apel Pagi dalam mekanisme Pola Kerja Work From Home (WFH), Jumat (10/7/2026).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dan diikuti seluruh pejabat manajerial, pejabat nonmanajerial, ASN serta PPPK.
Dalam arahannya, Rakhmat Renaldy menekankan bahwa seluruh jajaran harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program prioritas Menteri Hukum bertajuk "Pasti Ada Solusi". Menurutnya, setiap pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum harus ditangani secara cepat, profesional, tepat sasaran, dan mampu memberikan penyelesaian yang nyata.
"Pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya pada proses administrasi. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti hingga memperoleh solusi yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan," tegas Rakhmat.
Ia menjelaskan bahwa penerapan mekanisme WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, seluruh pegawai dituntut mampu menjaga produktivitas, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh target organisasi tetap berjalan optimal.
Momentum apel pagi juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan tugas sekaligus penguatan budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Rakhmat meminta seluruh pegawai menjaga disiplin, meningkatkan komunikasi internal, serta terus berorientasi pada hasil.
Menurutnya, transformasi pelayanan hukum membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara profesional sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi pelayanan harus terus dikembangkan agar kehadiran negara semakin dirasakan manfaatnya.
Di akhir arahannya, Rakhmat mengajak seluruh jajaran menjaga integritas serta memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia optimistis dengan komitmen seluruh pegawai, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah mampu terus menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas dan terpercaya.
