Search

Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lapas Kalabahi Ikuti Kegiatan Bimtek bersama Kanwil DJPb NTT Secara Daring

NewsIndonesia - Dalam rangka Menindaklanjuti undangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lapas Kelas IIB Kalabahi, Oktoviyana L. L. Jagi, Ikuti Zoom Penyegaran (Refreshment) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) secara daring di ruangan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Kalabahi, Selasa (04/06).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kanwil DJPb NTT dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan nomor PENG-4/PB.7/2024 tentang Pengumuman Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Periode II Tahun 2024.

Hadir sebagai pembicara, Plh. Kepala DJPb NTT, Doddy Handaryadi. Dalam Pengarahannya, Doddy, menyampaikan materi tentang Mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, Pengujian dan perintah pembayaran, pembebanan dan penerbitan SPM, dan Perpajakan belanja negara. "Saya harap dalam kegiatan ini PPK dan PPSPM di setiap Satker semakin paham tata cara pembayaran hingga pelaksanaan APBN," ucap Doddy.

Di momen yang sama, Leni menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki banyak manfaat yakni agar pengelolaan APBN mulai dari tahapan pembayaran hingga pelaksanaan semakin efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Lebih lanjut, Yusup memberikan komentarnya terhadap kegiatan tersebut, "Saya mengucapkan terimakasih kepada Kanwil DJPb NTT yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Pengelolaan APBN memang pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan, oleh karena itu efisiensi dalam pengerjaan merupakan kunci sukses dalam pekerjaan ini."

Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone memberikan komentarnya terkait kegiatan ini. Dalam momen ini Marciana, mengingatkan kepada setiap Satker untuk selalu melaksanakan pengelolaan APBN dengan se-efisien mungkin agar teciptanya transparansi dalam pelaksanaan anggaran di masing-masing Satker. 

- Lapas Kalabahi