NewsIndonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Terbaru, melalui Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum Sulteng melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu dalam rangka sosialisasi program Satu Nusa Satu AHU. Pertemuan berlangsung di Kantor KPP Pratama Palu pada Kamis, (25/9/2025).
Pertemuan ini membahas berbagai aspek terkait kemudahan usaha dan kepatuhan hukum, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Dari pihak KPP Pratama Palu, dipaparkan regulasi perpajakan UMKM, termasuk ketentuan batas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun dan pengenaan tarif PPh Final 0,5% atas kelebihan omzet tersebut.
Selain itu, KPP Pratama menegaskan bahwa peran mereka adalah memberikan edukasi perpajakan melalui program Business Development Service (BDS), sedangkan pembinaan UMKM secara komprehensif merupakan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) dalam sinergi “Kemenkeu Satu.”
Salah satu poin penting dari koordinasi ini adalah rencana penempatan media informasi berupa standee dengan QR Code mengenai layanan pendirian PT Perorangan dan Apostille di area layanan publik KPP Pratama Palu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan digital AHU.
Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut baik sinergi ini. “Kolaborasi dengan KPP Pratama Palu merupakan wujud nyata dari semangat pemerintah dalam menyederhanakan akses layanan hukum dan perpajakan. Melalui Satu Nusa Satu AHU, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang sederhana dan transparan,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ke depan, tindak lanjut yang disepakati mencakup penempatan QR Code Satu Nusa AHU di titik strategis di kantor pelayanan KPP Pratama Palu serta rencana edukasi bersama tentang perpajakan bagi PT Perorangan. Hal ini diyakini akan menjadi bentuk nyata sinergi antarinstansi untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Sulawesi Tengah.
- Kanwil Kemenkum Sulteng
