Audit Bantuan Hukum Jadi Momentum Kemenkum Sulteng Perkuat Akuntabilitas Layanan Berkeadilan
Newsindonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menerima kunjungan Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dalam rangka Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program bantuan hukum agar berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menerima langsung kedatangan tim auditor yang dipimpin oleh Dwi Ari Wibowo selaku Auditor Madya Inspektorat Wilayah IV di Riang kerjanya, Senin, (15/6/2026). Turut mendampingi Kepala Kanwil, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Wahab Marawali, serta tim kerja bantuan hukum Kanwil Kemenkum Sulteng.
Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa audit bukan semata proses pemeriksaan administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk memastikan pelayanan bantuan hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.
“Kanwil Kemenkum Sulteng menyambut baik pelaksanaan audit ini sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang konstruktif. Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, keterbukaan data, serta menjadikan hasil audit sebagai bahan perbaikan berkelanjutan demi menghadirkan layanan bantuan hukum yang semakin berkualitas dan berintegritas,” ujar Rakhmat Renaldy.
Menurutnya, bantuan hukum merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk kehadiran negara dalam menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap tahapan penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Dwi Ari Wibowo menjelaskan bahwa audit kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan bantuan hukum telah memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, kepatuhan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Audit juga bertujuan mengidentifikasi berbagai potensi perbaikan dalam pelaksanaan program, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum dapat semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan audit tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dalam memperkuat sistem pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Audit dilakukan guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan hukum serta dilaksanakan sesuai standar layanan yang telah ditetapkan. Selain itu, proses evaluasi tersebut juga menjadi sarana penyempurnaan tata kelola agar akses keadilan dapat semakin luas, berkualitas, dan berkelanjutan.
Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH), agar layanan bantuan hukum tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan hukum benar-benar hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan program ini bukan hanya pada administrasi yang tertib, tetapi pada seberapa besar negara mampu menghadirkan keadilan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.
