Harmonisasi Regulasi Satu Data Perkuat Tata Kelola Data Daerah
Newsindonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Morowali Utara, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, serta diikuti oleh perangkat daerah terkait, Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara, dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Proses harmonisasi difokuskan pada penyempurnaan pengaturan tata kelola data daerah agar lebih terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang efektif.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyatakan bahwa data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Pemerintahan yang modern membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy menambahkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan pengelolaan data daerah memiliki kepastian hukum yang kuat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data,” tambahnya.
Kanwil Kemenkum Sulteng berharap penyempurnaan regulasi tersebut mampu memperkuat implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Morowali Utara sehingga mendukung perencanaan dan pembangunan yang lebih efektif serta berkelanjutan.
