Kakanwil Kemenkum Gandeng Untad Dorong Layanan Hukum
Newsindonesia – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, melakukan audiensi dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Awaludin.
Dalam pertemuan tersebut, Rakhmat Renaldy menyampaikan pentingnya penguatan sinergitas antara Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Universitas Tadulako, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum atau AHU kepada mahasiswa dan jajaran civitas akademika Universitas Tadulako.
Adapun layanan AHU yang dibahas dalam audiensi tersebut meliputi layanan Apostille, Kewarganegaraan, serta berbagai layanan administrasi hukum umum lainnya yang perlu dipahami oleh mahasiswa, dosen, dan jajaran Universitas Tadulako. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan civitas akademika dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait kemudahan akses layanan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum.
Menurut Rakhmat Renaldy, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama generasi muda. Melalui kolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, informasi mengenai layanan AHU dapat tersampaikan secara lebih luas, edukatif, dan tepat sasaran.
“Universitas Tadulako, khususnya Fakultas Hukum, merupakan mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat terus diperkuat, terutama dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait layanan AHU dan layanan hukum lainnya,” ujar Rakhmat Renaldy.
Selain layanan AHU, audiensi tersebut juga membahas isu Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis. Pembahasan ini menjadi penting mengingat Sulawesi Tengah memiliki kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, serta potensi produk unggulan daerah yang perlu dilindungi dan dikembangkan melalui rezim kekayaan intelektual.
Pada kesempatan yang sama, turut dibahas mengenai penguatan Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Pembahasan ini diarahkan untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Akademisi serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung sistem peradilan pidana yang terpadu, humanis, dan berkeadilan. Konsep ICJS juga sejalan dengan penguatan koordinasi antar pilar sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana termuat dalam proposal kegiatan implementasi KUHP dan KUHAP Baru.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Awaludin, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Fakultas Hukum Universitas Tadulako siap mendukung kolaborasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, baik melalui kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, diskusi akademik, maupun penguatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan hukum di daerah.
Melalui audiensi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako diharapkan dapat terus memperkuat kerja sama yang berkelanjutan dalam bidang layanan AHU, Kekayaan Intelektual, serta pengembangan kajian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
