Pembahasan Mekanisme Penyempurnaan Pastikan Akurasi Data Evaluasi Sektor Publik
Newsindonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengikuti kegiatan Validasi Sanggah Hasil Penilaian Awal IRH Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (30/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Sopian, beserta jajaran Tim Sekretariat Wilayah Penilaian IRH Kanwil Kemenkum Sulteng yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah selama proses validasi berlangsung.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan terhadap berbagai dokumen sanggah yang diajukan pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme penyempurnaan hasil penilaian awal sebelum ditetapkan menjadi hasil akhir Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa proses validasi merupakan bagian penting dalam menjamin kredibilitas hasil penilaian reformasi hukum.
"Setiap indikator penilaian harus didukung data yang valid sehingga hasil akhirnya benar-benar dapat menjadi tolok ukur kualitas reformasi hukum di daerah," kata Rakhmat Renaldy.
Rakhmat Renaldy juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus hadir mendampingi pemerintah daerah dalam setiap tahapan pelaksanaan IRH.
"Pendampingan yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam membangun tata kelola hukum yang lebih baik, meningkatkan kualitas regulasi, serta mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berintegritas," tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng berharap pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 mampu menghasilkan evaluasi yang kredibel sekaligus menjadi pendorong peningkatan kualitas pembangunan hukum di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
