Search

Hadiri Penguatan ZI oleh Staf Ahli Menkumham, LPKA Martapura Mantapkan Langkah Menuju WBK/WBBM Tahun 2024

NewsIndonesia - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura turut serta dalam kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Tahun 2024 oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala LPKA Kelas I Martapura, Dwi Hartono, didampingi oleh Sekretaris Pembangunan Zona Integritas (ZI), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan pada Kamis (17/10/2024).

Pejabat Struktural LPKA Kelas I Martapura juga mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui platform Zoom, menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Jumadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja atas komitmen dalam memenuhi data dukung rencana kerja tahunan per triwulan. Data tersebut menjadi dasar dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah Kalsel. Saat ini, tiga satuan kerja masih dalam proses penilaian oleh Tim Penilai Mandiri Kemenkumham, yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Lapas Kelas IIB Banjarbaru, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin.

Sambutan sekaligus penguatan terkait pembangunan Zona Integritas disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Ibnu Chuldun. Beliau menyampaikan pentingnya implementasi nyata dari strategi-strategi yang telah direncanakan untuk mewujudkan Zona Integritas. Beliau menekankan bahwa keberhasilan mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen dan integritas seluruh jajaran dalam menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi.

Ibnu Chuldun juga mendorong agar setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terus meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang berkualitas, sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan efisien.

Dengan kehadiran Kepala LPKA Kelas I Martapura serta dukungan penuh dari pejabat struktural, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat.

- LPKA Martapura 

0 Komentar