Analis Kebijakan Kunci Hadirkan Kebijakan Publik Berdampak Nyata
Newsindonesia – Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat terus menjadi perhatian Kementerian Hukum. Sejalan dengan semangat tersebut, Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng mengikuti secara virtual kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Policy Talks Series II yang mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Kebijakan Publik yang Berdampak di Nusa Tenggara Timur”, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat kompetensi analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berbasis bukti. Forum ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, akademisi, serta pejabat dan aparatur yang memiliki peran dalam penyusunan kebijakan publik.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa analis kebijakan memiliki posisi penting dalam memastikan setiap kebijakan yang lahir mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pada sesi pertama, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Strategi Kebijakan Hukum, Sujatmiko, menekankan pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, kebijakan yang efektif harus disusun berdasarkan analisis yang komprehensif, data yang valid, serta melibatkan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Selanjutnya, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si., memaparkan pentingnya penguatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai salah satu indikator Reformasi Birokrasi dan target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Ia menjelaskan bahwa kualitas kebijakan diukur melalui aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan, transparansi, dan partisipasi publik.
Sementara itu, Dr. Laurensius Sayrani, MPA, Dosen dan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana, mengulas pentingnya policy brief sebagai alat advokasi kebijakan yang efektif. Ia menjelaskan bahwa policy brief mampu menjembatani hasil penelitian dengan proses pengambilan keputusan melalui rekomendasi yang ringkas, terukur, dan mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut positif pelaksanaan forum tersebut dan menilai bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan merupakan investasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Kebijakan yang baik harus lahir dari analisis yang kuat, data yang akurat, dan kolaborasi yang luas. Melalui forum seperti ini, kami semakin optimistis dapat menghadirkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus mendorong optimalisasi peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam setiap tahapan penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan di lingkungan kerja.
Menurutnya, hasil forum tersebut memberikan manfaat strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami konsep evidence-based policy, penyusunan policy brief, pengukuran kualitas kebijakan melalui IKK, serta penguatan sinergi multipihak dalam mendukung kebijakan publik yang berkualitas.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen mendorong penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan hasil penelitian, meningkatkan kompetensi analis kebijakan melalui berbagai forum dan pelatihan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra strategis lainnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih adaptif, berkualitas, dan berdampak nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
