Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan, Kemenkum Sulteng Dorong Kebijakan Publik Berbasis Bukti
Newsindonesia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan guna mendukung terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng dalam kegiatan Policy Talks bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya”, yang diselenggarakan secara virtual oleh Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Senin (22/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang membahas penguatan peran analis kebijakan, penyusunan policy brief, serta pentingnya kebijakan publik yang berbasis data dan bukti empiris (evidence-based policy).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengatakan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan merupakan kebutuhan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di era pemerintahan modern saat ini, setiap kebijakan harus lahir dari proses analisis yang kuat, berbasis data, dan mampu menjawab persoalan publik secara tepat. Karena itu, penguatan kompetensi analis kebijakan menjadi investasi penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng mendukung penuh upaya Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi, termasuk melalui pengembangan kapasitas aparatur di daerah.
“Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kemampuan analisis kebijakan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang baik tidak hanya disusun berdasarkan asumsi, tetapi harus didukung data, riset, dan kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, yang menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.
Pada sesi pertama, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum BSK Hukum, Junarlis, memaparkan pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis bukti. Ia juga memperkenalkan konsep Legal Policy Hub, sebuah platform yang dirancang untuk mengintegrasikan data dan referensi kebijakan hukum nasional guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
Selanjutnya, Sekretaris BPSDM Provinsi Papua Barat, Dr. Edison Ompe, membagikan pengalaman penyusunan policy brief melalui studi kasus pengelolaan pendidikan menengah di Papua Barat. Ia menjelaskan berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari distribusi guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, hingga kondisi geografis yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di berbagai wilayah.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Widhi Novianto, memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik penyusunan policy brief yang efektif. Menurutnya, sebuah policy brief harus mampu mengidentifikasi akar masalah, menawarkan berbagai alternatif solusi, mengevaluasi pilihan kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi yang operasional dan mudah dipahami oleh para pengambil keputusan.
Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kebijakan berbasis bukti, teknik penyusunan policy brief, serta pentingnya pemanfaatan hasil analisis kebijakan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif.
Rakhmat Renaldy menilai bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi modal penting bagi jajaran Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendukung berbagai agenda pembangunan hukum di daerah.
“Penguatan kapasitas analis kebijakan akan berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang lebih akurat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap semangat kolaborasi yang dibangun dalam forum ini dapat terus berkembang sehingga kualitas kebijakan publik di daerah semakin baik dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Melalui partisipasi aktif dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemanfaatan data dan hasil penelitian dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
